IZIN DAN SANKSI HUKUM TUTUP JALAN UNTUK HAJATAN: WAJIB ADA JALAN ALTERNATIF ATAU DENDA 24 JUTA

Di Indonesia, kita sering melihat jalan umum disulap menjadi area resepsi pernikahan, tenda kedukaan, atau panggung hiburan. Fenomena ini, yang berakar pada keterbatasan lahan dan kuatnya tradisi, menimbulkan pertanyaan mendasar: Sampai mana batas hak pribadi melampaui hak publik? Artikel ini akan mengupas tuntas legalitas, prosedur, dan risiko hukum yang harus dipertimbangkan oleh setiap warga yang berencana menggunakan jalan umum untuk acara pribadi.

1. Fungsi Jalan dan Batasan Hukum Penggunaan Pribadi

Jalan umum adalah prasarana vital yang diatur untuk satu tujuan utama: menjamin Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas (Kamseltibcar Lantas).Jalan bukanlah milik perorangan, melainkan aset publik yang berfungsi sebagai ruang gerak kendaraan dan orang.

A. Landasan Larangan: Jangan Ganggu Fungsi Jalan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) menjadi pedoman utama. Hukum secara fundamental melarang segala tindakan yang mengganggu fungsi vital jalan.

Pasal 28 Ayat (1) UU Nomor 22 Tahun 2009 berbunyi:

"Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan/atau gangguan fungsi Jalan."

Larangan ini adalah dasar hukum mengapa menutup jalan tanpa izin, meskipun tujuannya sosial, dapat diproses secara pidana. Namun, hukum juga memahami kebutuhan sosial masyarakat dan memberikan ruang pengecualian melalui mekanisme perizinan yang ketat, yang diatur lebih rinci dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 (Perkapolri 10/2012).

B. Dimana Hajatan Boleh Menutup Jalan?

Legalitas penggunaan jalan untuk acara pribadi (pesta perkawinan, kematian, atau kegiatan lainnya) bergantung pada hierarki jalan, yaitu (Pasal 16 ayat (2) Perkapolri 10/2012) :

1. Jalan Nasional dan Jalan Provinsi: Dilarang keras digunakan untuk kepentingan pribadi (hajatan, pesta), karena jalur ini adalah urat nadi mobilitas skala regional dan nasional.
2. Jalan Kabupaten, Jalan Kota, dan Jalan Desa: Diizinkan untuk kepentingan pribadi, asalkan mematuhi prosedur perizinan.

Pembatasan ini menegaskan bahwa penggunaan Jalan Nasional dan Jalan Provinsi untuk hajatan pribadi adalah terlarang secara hukum.

2. Syarat Mutlak Perizinan: Wajib Ada Jalan Alternatif

Bahkan jika acara diadakan di Jalan Kota atau Jalan Desa, ada satu syarat yang bersifat mutlak dan tidak bisa ditawar: wajib adanya jalan alternatif yang memadai. Aturan ini tertuang dalam Pasal 15 Ayat (3) Perkapolri Nomor 10 Tahun 2012:

"Penggunaan Jalan... yang mengakibatkan penutupan Jalan dapat diizinkan, jika ada Jalan alternatif."

Jika jalan yang ingin ditutup merupakan satu-satunya akses, maka permohonan izin wajib ditolak oleh Kepolisian. Kepolisian harus memastikan bahwa kepentingan publik, yaitu kelancaran lalu lintas, tidak terhenti total demi kepentingan pribadi. Penyelenggara yang sudah mendapat izin pun wajib memasang rambu sementara yang jelas untuk mengalihkan arus ke jalur alternatif.

3. Prosedur Legal Pengajuan Izin Penutupan Jalan

Wewenang tunggal untuk mengeluarkan izin penggunaan jalan yang mengakibatkan penutupan berada di tangan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (1) Perkapolri Nomor 10 Tahun 2012.

A. Instansi yang Berwenang Memberikan Izin

Permohonan harus diajukan secara tertulis kepada unit Kepolisian yang berwenang, disesuaikan dengan jenis jalan (Pasal 17 ayat (2) Perkapolri 10/2012) :

1. Kapolsek/Kapolsekta: Untuk penggunaan Jalan desa atau lingkungan.
2. Kapolres/Kapolresta: Untuk penggunaan Jalan kabupaten atau kota.

B. Batas Waktu dan Dokumen Pengajuan

Untuk kegiatan yang terencana (seperti hajatan atau pesta), permohonan harus diajukan secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum pelaksanaan kegiatan (Pasal 17 ayat (3) Perkapolri 10/2012).

Dokumen wajib yang harus dilampirkan, antara lain :

1. Fotokopi KTP penyelenggara atau penanggung jawab.
2. Rincian waktu dan jenis kegiatan.
3. Peta lokasi kegiatan yang menunjukkan jalur dan kondisi Jalan alternatif.
4. Surat rekomendasi dari instansi terkait (Kepala Desa/Lurah atau Dinas Perhubungan setempat).

C. Pengecualian Prosedur untuk Prosesi Kematian

Peraturan Kepolisian memberikan kelonggaran prosedural untuk penggunaan jalan dalam rangka prosesi kematian. Izin dapat diajukan secara tertulis maupun lisan, dan yang terpenting, permohonan dapat dilakukan tanpa terikat batas waktu pengajuan 7 hari kerja (Pasal 17 ayat (4) Perkapolri 10/2012).

4. Ancaman Pidana dan Konsekuensi Hukum

Melakukan penutupan jalan tanpa melalui prosedur izin yang sah, atau memaksakan penutupan tanpa adanya jalan alternatif, termasuk pelanggaran hukum yang serius dan dapat dikenakan sanksi pidana maupun administratif.

A. Sanksi Pidana Primer: Gangguan Fungsi Jalan (Kejahatan)

Sanksi paling berat dikenakan bagi perbuatan yang mengakibatkan gangguan serius terhadap fungsi jalan, diatur dalam Pasal 274 ayat (1) UU Nomor 22 Tahun 2009:

1. Pidana Penjara paling lama 1 (satu) tahun; atau
2. Denda paling banyak Rp 24.000.000,00 (Dua Puluh Empat Juta Rupiah).

Sanksi ini ditujukan bagi pelanggaran yang serius, seperti menutup jalan utama (yang seharusnya tidak diizinkan) atau menutup jalan lokal secara ilegal, yang diklasifikasikan sebagai Kejahatan (tindak pidana berat).

B. Sanksi Pidana Sekunder: Tidak Patuh Perintah Petugas (Pelanggaran)

Sanksi ini lebih ringan dan sering diterapkan di lapangan ketika penyelenggara acara menolak mematuhi perintah petugas Kepolisian yang bertugas mengatur lalu lintas (Pasal 104 ayat (3) UU LLAJ).

Ancaman sanksi pidana ringan ini diatur dalam Pasal 282 UU Nomor 22 Tahun 2009:

1. Pidana Kurungan paling lama 1 (satu) bulan; atau
2. Denda paling banyak Rp 250.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

C. Klarifikasi KUHP Baru (UU Nomor 1 Tahun 2023)

Mengenai potensi ancaman denda Rp 10.000.000,00 yang kerap dibicarakan terkait KUHP Baru (UU Nomor 1 Tahun 2023):

1. Masa Berlaku: KUHP Baru telah disahkan namun belum berlaku efektif saat ini. UU ini baru akan berlaku secara penuh pada Januari 2026.
2. Prinsip Hukum (Lex Specialis): Meskipun KUHP Baru mengatur delik yang berkaitan dengan ketertiban umum (termasuk potensi denda hingga Rp 10.000.000,00) , UU LLAJ adalah hukum yang bersifat khusus (lex specialis) dalam mengatur gangguan fungsi jalan. Dalam konteks ini, sanksi tertinggi (denda Rp 24 juta) yang diatur dalam UU LLAJ akan diutamakan daripada KUHP umum.

D. Sanksi Administratif dan Tanggung Jawab

Selain sanksi pidana:

1. Sanksi Administratif: Bagi penyelenggara yang mendapat izin tetapi melanggar syarat yang ditetapkan, dapat dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis, denda, atau bahkan pencabutan izin (Pasal 136 UU LLAJ).
2. Tanggung Jawab Penuh: Penyelenggara kegiatan bertanggung jawab penuh atas semua akibat yang ditimbulkan, termasuk potensi ganti rugi perdata jika kerugian diderita oleh pihak ketiga (misalnya keterlambatan ambulans).

Kesimpulan dan Ajakan Tertib Hukum

Penutupan jalan untuk hajatan dapat dilakukan secara legal hanya pada jalur-jalur lingkungan (Kabupaten/Kota/Desa) dengan satu kunci utama: Izin dari Kepolisian dan jaminan adanya Jalan Alternatif yang berfungsi. Penyelenggara wajib mengurus izin kepada Kapolsek atau Kapolres setempat minimal 7 hari kerja sebelum acara. Dengan menaati prosedur ini, kita dapat menjalankan kebutuhan sosial tanpa melanggar hak-hak publik dan menghindari risiko sanksi hukum yang berat, mewujudkan keseimbangan antara kepentingan sosial dan ketertiban umum.

SUMBER

1. Undang-UndangUndang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ).
2. Peraturan KepolisianPeraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengaturan Lalu Lintas Dalam Keadaan Tertentu dan Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas (Perkapolri 10/2012).
3. Peraturan KepolisianPeraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengaturan Lalu Lintas Dalam Keadaan Tertentu dan Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas (Perkapolri 10/2012).
4. Undang-UndangUndang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru).

Hai Suci ada karangan baru kah ?

Comments

Tulis Komentar